Mengungkap Konflik Internal PPDI Kabupaten Lumajang dan Sekretariat Yang Mangkrak Patut di Simak Publik
Lumajang FBI,www.tabloidfbi.com-Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) kabupaten Lumajang yang notabene anggotanya mayoritas para kepala dusun (Kasun). Organisasi tersebut mendapatkan suport dan dukungan dari pemerintah baik pemkab maupun provinsi. Hal ini terbukti mereka menerima dana bantuan dari provinsi tahun 2022-2023 sebesar 250 juta dua kali dalam setahun. Rabu (22/1/2025)
Dengan harapan bisa menambah keprofesionalan anggota PPDI dalam melaksanakan tupoksinya dan mempermudah dalam kordinasi.
Namun sekarang menjadi polemik diduga karena terjadi konflik internal, dana bantuan untuk seluruh perangkat desa sekabupaten Lumajang digunakan untuk pembangunan kantor sekretariat yang terletak diperumahan desa Urang gantung kecamatan sukodono.
Pasalnya beberapa kasun yang tergabung dalam PPDI namun tidak bersedia disebutkan namanya menyampaikan beberapa hal yang janggal.
“Ada salah satu korcam yang habis masa baktinya tidak dibentuk korcam baru sehingga dalam penandatangan kesepakatan pembangunan sekretariat beberapa korcam yang tidak setuju termasuk korkab (kordinator kabupaten).” Tuturnya.
Tapi keputusan tetap diambil sepihak oleh ketua PPDI untuk membangun kantor sekretariat ujung-ujungnya sekarang tidak dipergunakan (terbengkalai).
Kondisi sekretariat tidak terurus, depan kantor ditumbuhi rumput liar dan dalamnya kumuh gak terawat bahkan papan tulisan sudah carut marut.
Mereka juga menyampaikan setelah terbangun kantor sekretariat ketua PPDI, ketua memgundurkan diri dari jabatannya. Hal itulah kuat dugaan satu kejanggalan yang berpotensi meninggalkan masalah.
Yang menjadi pertanyaan mereka anggota PPDI adalah, tidak adanya laporan pertanggung jawaban kepada seluruh korcam dan penjelasan secara detail terkait pembangunan sekretariat.
“Juga transparansi tentang uang iuran sebesar Rp 5.000/parades se-kabupaten Lumajang perlu dipertanyakan agar tidak terjadi penyelewengan.” Ungkapnya.
Disatu sisi Tego ketua PPDI masa bakti 2022-2023 saat dikonfirmasi oleh awak media cetak&online FBI melalui telepon menyangkal pernyataan tersebut dan mengatakan kalau semua sudah sesuai prosedur.
“PPDI memang mendapatkan bantuan dari provinsi sebesar 250 juta, tentang pembangunan sekretariat semua sudah sesuai prosedur dan kesepakatan, kalau ada korcam yang tidak hadir dan tidak sepakat itu bukan salah saya. ” Tegasnya.
Terkait sekretariat terbengakalai Tego mengatakan sudah terbangun sekretariatnya kalau tidak dipergunakan itu gak masalah.
Dia menjelaskan setelah berdirinya kantor sekretariat dirinya terus mengundurkan diri jabatannya dari ketua PPDI dan merasa sudah memberikan laporan pertanggung jawaban kepada korcam.
“Saat saya mengundurkan diri sebagai kerua PPDI sudah menyampaikan pertanggung jawaban saya kepada korcam. Tidak harus kepasa ketua yang baru karena saya mengundurkan diri jadi tidak usah serah terima dengan ketua yang baru dan terkait uang iuran itu ada di bendahara.” Pungkasnya. (Den)
